Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi, Fraksi-Fraksi Beri Catatan terhadap Perubahan APBD 2026

Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan pembinaan terhadap kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, penataan dan pemekaran desa turut menjadi perhatian sebagai salah satu opsi dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Fraksi PKB Tekankan Belanja yang Berdampak Langsung

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui Aang Erlan Hudaya, menyampaikan bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan APBD dengan perkembangan kondisi daerah setelah memasuki semester pertama tahun anggaran.

Penyesuaian tersebut mencakup perubahan asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap penurunan PAD dan meminta pemerintah daerah menjadikannya sebagai salah satu hal yang perlu ditangani secara serius.

Fraksi tersebut juga menekankan agar kenaikan belanja benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, peningkatan pembiayaan diminta dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Belanja wajib dan belanja prioritas juga diharapkan tetap terjaga.

Mengingat waktu pelaksanaan perubahan APBD 2026 relatif terbatas, Fraksi PKB mengingatkan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Ketersediaan belanja tidak terduga juga perlu tetap diperhatikan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan yang bersifat mendesak.