Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi, Fraksi-Fraksi Beri Catatan terhadap Perubahan APBD 2026

Fraksi Gerindra berpandangan bahwa ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, fraksi tersebut mendorong agar langkah efisiensi terlebih dahulu diarahkan pada belanja operasional, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial sebelum menyentuh hak-hak pegawai.

Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pengembalian alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang mengalami koreksi sekitar Rp3,45 miliar.

Di sektor pendapatan, fraksi tersebut mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi pemungutan retribusi dan intensifikasi pajak daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta adanya evaluasi terhadap manajemen keuangan RSUD maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan ketersediaan obat.

Fraksi PKS Dorong Penguatan PAD dan Dukungan bagi Desa

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui H. Iwan Ridwan, M.Pd., memberikan perhatian terhadap kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.

Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi berdasarkan potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Selain persoalan PAD, Fraksi PKS menyoroti pembangunan desa. Menurut pandangan fraksi tersebut, penguatan pemerintahan desa perlu menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok Kabupaten Sukabumi.

Fraksi PKS mengusulkan peningkatan dan penambahan anggaran dana desa hingga 15 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.