Watersport PT JSC Disorot, BPAN LAI Sumsel, Semua Penerimaan Harus Bisa Di pertanggungjawabkan

Menurutnya, apabila ditemukan kelemahan sistem pengendalian pada salah satu unit usaha, pemeriksaan semestinya dapat diperluas terhadap sumber pendapatan dan pemanfaatan aset PT JSC.

«“Kami mendorong dilakukan audit trail secara menyeluruh. Jangan berhenti pada satu temuan atau satu periode saja. Kalau diperlukan, penerimaan watersport periode sebelumnya juga perlu direkonsiliasi untuk memastikan tidak ada selisih yang belum terjelaskan,” katanya.»

Menurut Syamsuddin, pemeriksaan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari jumlah tiket yang dicetak, tiket yang digunakan, jumlah pengunjung, tarif yang berlaku, hingga total penerimaan yang seharusnya masuk ke perusahaan.

“Kalau angka-angka tersebut bisa dicocokkan, maka akan terlihat secara objektif apakah seluruh penerimaan sudah masuk atau masih terdapat selisih. Jangan membuat kesimpulan sebelum datanya diperiksa,” ujarnya.

Pengelolaan Aset PT JSC Juga Diminta Transparan

Selain persoalan penerimaan watersport, BPAN LAI Sumsel meminta pengelolaan aset PT JSC turut mendapat perhatian.

Syamsuddin menilai aset dan fasilitas perusahaan harus memberikan manfaat ekonomi serta dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Aset perusahaan harus jelas pemanfaatannya, jelas siapa penggunanya, jelas dasar pemanfaatannya dan jelas pula penerimaan yang dihasilkan. Kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan fasilitas, seluruhnya harus memiliki dasar dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.