AMMPKP Minta DPRD dan BNN Usut Dugaan Keterlibatan Wawako Terkait Kasus Narkoba

"Langkah pemeriksaan dan klarifikasi secara terbuka diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi yang justru dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, M. Ali Subri, yang menerima langsung perwakilan massa aksi menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Menurutnya, DPRD akan lebih dahulu melakukan pembahasan internal bersama pimpinan dan seluruh fraksi guna menentukan sikap serta langkah lanjutan terhadap tuntutan yang diajukan AMMPKP.

"Kami menerima aspirasi yang disampaikan hari ini dan akan membawanya dalam rapat bersama seluruh fraksi untuk dibahas sesuai kewenangan DPRD," ujar Ali Subri.

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi agar keputusan yang diambil nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.

Selain membahas tuntutan massa, DPRD juga membuka kemungkinan untuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai isu yang berkembang.

"Kami akan menjalankan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Aksi yang berlangsung secara damai tersebut berakhir setelah perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Kota Palembang. AMMPKP berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Hanny)