Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta
Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, peran IWD diduga turut serta dalam proses pencairan kredit bermasalah dan bukan sebagai pelaku utama.
"Yang bersangkutan bukan pelaku utama. Pelaku utamanya adalah kepala LPD," jelasnya.
Terancam Hukuman hingga 20 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, IWD disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP baru atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan oleh pihak Kejaksaan.
Ancaman pidana yang disampaikan penyidik terhadap para tersangka berkisar paling singkat dua tahun hingga paling lama 20 tahun penjara.
Hady juga menyampaikan bahwa penahanan terhadap IWD dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait proses pemeriksaan, pihak Kejaksaan menyebut IWD beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Keterangan yang diberikan juga dinilai tidak konsisten dengan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.
Pihak Kejaksaan mengungkapkan bahwa tersangka sempat mengajukan permohonan penangguhan atau penundaan penahanan, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan. Dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), tersangka telah didampingi penasihat hukum.
Perlu Pendalaman Peran Pengurus dan Nasabah
Kasus LPD Kelungah kini menjadi perhatian karena menyangkut batas pertanggungjawaban antara pengelola lembaga keuangan desa adat dan pihak nasabah yang menerima fasilitas kredit.
Di satu sisi, Kejaksaan menyatakan memiliki dugaan keterlibatan nasabah dalam proses pencairan kredit bermasalah. Di sisi lain, pihak keluarga dan pendamping IWD mempertanyakan posisi nasabah yang disebut telah melakukan pembayaran cicilan, tetapi pembayarannya diduga tidak tercatat atau tidak disetorkan kepada LPD.