Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta
KARANGASEM, BALI – Penetapan empat nasabah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menuai sorotan. Pasalnya, para nasabah yang terseret dalam perkara tersebut dinilai juga berpotensi menjadi korban dari persoalan pengelolaan kredit di internal LPD.
Salah satu nasabah yang kini berstatus tersangka adalah IWD (53), warga Takmung, Kabupaten Klungkung. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Karangasem pada 12 November 2026 dan saat ini telah menjalani penahanan di Lapas Karangasem.
Penetapan tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga dan sejumlah kerabat. Mereka menilai terdapat sejumlah hal yang perlu didalami, terutama terkait posisi nasabah dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Ketua II Garda Tipikor Klungkung, Nengah Duisna, turut menyoroti penetapan nasabah sebagai tersangka.
"Yang tidak habis pikir, kenapa nasabah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi," ujarnya.
Menurut Duisna, IWD tercatat melakukan pinjaman sebanyak tiga kali melalui prosedur resmi di LPD Kelungah. Dana pinjaman dicairkan langsung di kantor LPD dengan menggunakan jaminan BPKB.
Dari total pinjaman sebesar Rp300 juta, IWD disebut telah mengembalikan atau mencicil sebesar Rp150 juta. Namun, menurut keterangan yang disampaikan pihak keluarga, pembayaran tersebut diduga tidak disetorkan oleh pihak pengelola kepada LPD sehingga dalam administrasi pinjaman masih tercatat belum dilakukan pembayaran.
Duisna menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk mekanisme penerimaan cicilan dan pertanggungjawaban pengelola LPD.
Ia juga mempertanyakan proses pemberian kredit kepada nasabah yang bukan merupakan krama desa adat setempat.