Jalan Hanya Bertahan 3 Bulan! MAUNG Kalbar: Ini Indikasi Jelas Ada Penyimpangan, Pelanggaran Hukum, dan Kerugian Uang Rakyat

Hal yang wajib dibuktikan adalah:
Apakah jenis dan mutu material yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak?
Bagaimana proses pengawasan dan pengujian mutu saat pekerjaan berlangsung?
Apakah ada rekayasa dokumen agar pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima padahal kualitasnya rendah?
Siapa pihak yang paling diuntungkan dari adanya penyimpangan kualitas tersebut?

“Kami juga mendesak Dinas PUPR Provinsi Kalbar untuk bersikap terbuka dan segera memberikan penjelasan rinci, serta melakukan evaluasi berat terhadap kinerja kontraktor pelaksana maupun tim pengawas.

Jangan hanya diam atau mencari alasan yang tidak masuk akal. Jika terbukti ada kesalahan, baik kontraktor maupun pejabat yang terlibat harus bertanggung jawab mengganti kerugian dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas MAUNG Kalbar.

Organisasi pengawas ini mengingatkan, bahwa anggaran pembangunan infrastruktur adalah amanah rakyat yang tujuannya memudahkan akses dan meningkatkan perekonomian daerah, bukan menjadi ladang keuntungan sepihak yang berujung pada pembangunan yang sia-sia dan berbahaya bagi pengguna jalan.

“MAUNG Kalbar akan terus mengawal kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan uang rakyat lenyap begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas pernyataan tersebut.

(Team)