Terkait Masalah Kepala Desa, KGS LAI Hanya Mengingatkan tentang Penerapan Hukum atas Ketentuan Peralihan

Karena itu, perlakuan atas UU desa, harus pula disesuaikan dengan Sumber daya Manusia nya yang mengelola Desa tersebut, dengan begitu maka wajar jika ruang dalam Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa, dan secara tidak langsung akan lebih mengefesiensikan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan terkait perkara-perkara Pemerintahan Desa, utamanya di Sulsel.

“Apalagi Kejagung dan Mendagri baru-baru ini sudah memberi sinyal, agar hati-hati di dalam melakukan penyidikan tentang Kewenangan Pemerintahan Desa,” tutupnya.