Soal izin usaha tambang ke ormas, Menteri LHK: Daripada setiap hari ajukan proposal

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan tanpa perhitungan.

Ia meyakini, setiap ormas akan mampu mengelola usaha pertambangan karena memiliki organisasi sayap di bidang bisnis.

"Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk juga punya sayap bisnis. Nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya," kata Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Siti Nurbaya menyebut, ormas itu tidak hanya berlatar belakang keagamaan. Ia mengutarakan, seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan negara dengan baik.

"Nggak, nggak, nggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Bunyinya pokoknya bahwa, gini lho ya, undang-undang dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang prokdutivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan," ujar Siti Nurbaya.

Advertisement

Politikus Partai Nasdem itu pun menuturkan, pengelolaan tambang yang dilakukan secara profesional bisnis lebih baik, daripada ormas harus mengajukan proposal.

"Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya," ucap Siti Nurbaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.