Semakin Keras Kritik PDIP ke Jokowi, Semakin Melambungkan Elektabilitas Prabowo-Gibran

PDIP sepertinya masih rajin membuat blunder yang alih-alih bisa menguntungkan capres-cawapres yang mereka usung, namun pada kenyataannya justru semakin menggerusi elektabilitas Ganjar-Mahfud, dan sebaliknya membuat elektabilitas Prabowo-Gibran makin melambung. 

"Dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang selalu di atas 70%, bahkan setelah majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo pasca putusan MK, mestinya itu menjadi pertimbangan bagi PDIP kalau mau mengkritik yang sudah cenderung menyerang Presiden Jokowi," kata Ketua Pemuda Pernusa M. Jodhi Husein, Selasa (28/11/2023), terkait pernyataan terkini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri. 

Sebagaimana diketahui, saat memberikan pengarahan pada Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati mengatakan bahwa siapa pun yang tengah berkuasa diingatkan agar tidak berkelakuan seperti rezim otoriter Orde Baru (Orba) jelang Pemilu 2024.

Meski tidak gamblang menyebut Jokowi, namun kata Jodhi, semua orang tahu bahwa yang sedang berkuasa saat ini adalah Jokowi. 

"Kritik keras tersebut seperti mempertegas bahwa PDIP yang notabene saat ini merupakan parpol terbesar itu tak pernah mau belajar dan terus melakukan blunder dengan komunikasi publik atau komunikasi politik yang buruk," lanjut Jodhi. 

Advertisement

PDIP, lanjut Jodhi, dengan serangkaian kritiknya itu justru memposisikan pihaknya berhadap-hadapan, bukan dengan Jokowi tapi dengan publik yang 70% lebih puas terhadap pemerintahan Jokowi. 

"Saya katakan tidak mau belajar, karena masih lekat dalam ingatan publik bagaimana Bu Megawati dan PDIP tidak mau menghilangkan sebutan 'petugas partai' untuk Presiden Jokowi yang kerap jadi olok-olok pihak oposan terhadap Pak Jokowi itu, kemudian bagaimana Bu Mega pernah mengatakan 'Pak Jokowi ini kalau tanpa PDIP' kasihan dah'", imbuh Jodhi. 

Menurutnya, bentuk komunikasi publik yang buruk yang justru mengakibatkan antipati publik terhadap PDIP, menimbulkan penilaian negatif tentang arogansi PDIP yang sudah lama jadi isu, dan kemudian imbasnya merugikan pasangan Ganjar-Mahfud. 

"Itu belum dengan sikap PDIP yang tidak sejalan bahkan berseberangan dengan Presiden. Untuk tahun 2023 ini saja ada tiga sikap PDIP yang tidak sejalan," imbuh Jodhi.