PGRI Sumsel Datangi Komisi V DPRD Sumsel, Minta Bantu Selesaikan Persoalan Guru P3K
"Artinya kalau bahasanya itu sudah lulus ambang batas tapi mereka tidak ada penempatan karena tidak ada informasi. Ini persoalan ini sudah disampaikan dan tadi sudah dijawab juga dari BKD dan juga dari dinas pendidikan," katanya.
"Pertama kesimpulan dari rapat ini adalah bahwa kajian terkait P3K ini memang masih banyak persoalan antara formasi yang ada di daerah dengan apa yang di pusat itu tidak sesuai kadang-kadang pendataan yang dilakukan oleh pusat itu itu tidak melihat kondisi di daerah. Sebagai contoh pusat itu menargetkan misalnya jumlah ASN dalam hal ini P3K yang direkrut sampai 2024, ternyata di 2024 itu jumlahnya sudah dengan yang pensiun. Sedangkan tahun 2022 ini jumlah yang ada yang diterima untuk formasi di 2024 sehingga menumpuk ini yang harus dikejar di pusat bahwa pendataan ini masih tidak melihat kondisi di daerah," tuturnya.
Terkait dengan relokasi, sambung dia, pihaknya sepakat beberapa daerah ini bisa diusulkan jadi di daerah Jawa Barat misalnya di juga di daerah di Aceh ternyata lihat kondisi geografis guru itu.
"Ketika adanya formasi di situ, jadi jangan sampai dengan kondisi geografis secara yang mengakibatkan tidak efektif dalam melakukan proses pendidikan di situ ini juga akan menjadi persoalan terkait relokasi ini. Jadi kita berharap untuk tendik tenaga pendidikan ini untuk formasi 2024 ini sampai dengan hari ini secara umum belum, secara khusus misalnya di buka formasi untuk tendik tapi tidak khusus kepada guru misalnya untuk menjaga sekolah yang punya kaitan dengan P3K ini," pungkasnya. (Manda)
