Pengkhianatan di Balik Proyek Revitalisasi Pasar 16 Ilir: Rakyat Menjerit, Pejabat Bergeming

Palembang, Aliansinews,"

Situasi kian memanas di Pasar 16 Ilir, Palembang. Ratusan pedagang dan pemilik kios, didampingi oleh kuasa hukum mereka, menggelar konferensi pers untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana revitalisasi pasar oleh Pemerintah Kota Palembang. Di balik upaya pemerintah yang berkilah demi “pembaharuan”, muncul tudingan pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang hanya ingin mempertahankan haknya.

Frengky, kuasa hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pasar 16 Ilir, mengungkapkan bahwa sengketa hukum yang terjadi sudah berjalan begitu panjang dan melelahkan. Ironisnya, seorang pedagang yang mempertahankan haknya justru dilaporkan ke Polrestabes Palembang. "Ini adalah bukti bahwa perjuangan kami untuk mempertahankan hak atas tanah yang sah tidak dihargai," tegas Frengky.

Lebih lanjut, Frengky menyoroti audiensi yang pernah dilakukan dengan Pj Wali Kota Palembang yang baru. Dalam pertemuan itu, Pj Wali Kota sempat menyampaikan janji-janji manis mengenai revitalisasi pasar dan pembentukan tim khusus untuk menangani masalah tersebut. Namun, semua itu ternyata hanya omong kosong belaka.

Advertisement

“Faktanya, Pj Wali Kota hanya melakukan sidak terhadap gudang minyak curah tanpa komunikasi apapun dengan kami, para pedagang. Ini namanya pengkhianatan! Pembodohan publik yang dibuat seolah-olah pro terhadap rakyat. Apakah ini yang disebut pemimpin?” kata Frengky dengan suara lantang.

Sejak itu, muncul pertanyaan besar di benak masyarakat: apakah kebijakan pemerintah benar-benar untuk rakyat atau justru demi kepentingan pihak tertentu? Pemerintah Kota Palembang tampaknya sangat bernafsu untuk segera merevitalisasi Pasar 16 Ilir, meski banyak pihak yang merasa dirugikan.

“Kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu belum dirasakan oleh masyarakat kecil. Sekarang, kondisi ini mirip seperti zaman kolonial; siapa yang tidak berpihak akan disingkirkan dengan kekuatan aparat hukum,” tambahnya. Kenangan akan kasus Pasar Cinde, di mana para pedagang terpaksa direlokasi tanpa kepastian, masih segar di ingatan dan menjadi momok bagi pedagang di Pasar 16 Ilir.

Edi Susanto, SH, Ketua Tim Kuasa Hukum P3SRS, turut angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana tidak ada satu pun lembaga, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengadilan, yang boleh mengabaikan hak warga negara. “Sebagai pemilik kios yang sah dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM), kami berhak mempertahankan tanah ini. PT. Bima Citra Realty tidak memiliki hak atas rencana revitalisasi ini,” tegas Edi.