Pelayanan Masyarakat di Jakbar Banyak Dikeluhkan, Harus Ada Perbaikan Segera

Buruknya pelayanan masyarakat terkait kepengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KTP di Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Cengkareng dan Tambora dikeluhkan oleh masyarakat. 

Hal itu disampaikan oleh Yohanes Paulus Sutrisno, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menerima keluhan langsung saat blusukan di tengah-tengah masyarakat di Dapil 9 yang meliputi Kecamatan Kalideres, Cengkareng dan Tambora. 

"Saat di wilayah Kecamatan ada sepasang suami-istri yang mengurus KTP dan KK bersamaan, namun kemudian nama istri tidak masuk ke dalam KK. Saat dipertanyakan yang terjadi saling lempar, dari Kecamatan ke Dukcapil dan sebaliknya," ujar Yohanes. 

Hal itu memunjukkan belum beranjaknya mentalitas aparat pemerintahan khususnya di Kecamatan Tambora yang seharusnya mengutamakan pelayanan masyarakat. 

"Kemudian saat di wilayah Kecamatan Cengkareng, kami mendapat pengaduan warga yang data anaknya 'hilang' sebagai penerima (KJP) meskipun sangat layak sebagai penerima KJP. Yang tergolong anak orang mampu justru masuk," kata Yohanes. 

Advertisement

Penelusuran Yohanes dan timnya dari RT, RW dan Kelurahan data anak masyarakat yang kurang mampu itu sudah benar, namun 'hilang' saat di kecamatan. 

"Dari hasil penelusuran kami alasan 'hilangnya' data tersebut karena kuota penerima KJP yang berkurang. Namun alasan itu bisa dipertanyakan lebih jauh, jika memang karena kuota kenapa yang kurang mampu dicoret, sedangkan yang mampu justru lolos?" imbuhnya. 

Dia mengatakan ada indikasi permainan yang menyebabkan hal tersebut, namun masih dalam tahap pendalaman dan pengumpulan data oleh Yohanes dan timnya. 

"Indikasinya ada ke arah situ (permainan). Setelah data dan analisa masalah kami anggap cukup, kami akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan," tegas Caleg PSI itu.