Oknum Komisioner Bawaslu Muba Dilaporkan ke DKPP RI

“Teradu diduga sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Muba dengan mengacu Pasal 135 Ayat 1 huruf (c) Jo Pasal 135 Ayat 2 huruf (a) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” jelas Zulfatah. 

“Sangat beralasan bagi kami memohon kepada Majelis Hakim DKPP untuk memberhentikan antar waktu terhadap RR dari jabatannya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Muba dengan pemberhentian tidak hormat,” tegas Zulfatah.

Kini laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Muba berinisial RR telah diterima oleh Staff DKPP yang tertuang dalam Surat Laporan Nomor 631/01-14/SET-02/XI/2024.

Advokat Ruli Ariansyah menambahkan, "Laporan atas dugaan pelanggaran etik dan atau dugaan cacat administrasi dalam seleksi pendaftaran sebagai anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Muba hingga terhadap laporan yang telah kami sampaikan agar segera dapat perhatian serius dari pihak terkait dengan segera Menonaktifkan terlapor dari jabatannya", tegas Ruli dikonfirmasi via whatsapp nya. 

"Mengingat kami mengharapkan agar Pilkada Kabupaten Muba dalam waktu dekat dapat dilaksanakan secara bersih, jujur dan adil serta diselenggarakan secara proforsional dari penyelenggara pemilu", harap Ruli. 

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Muba RR Belum menjawab konfirmasi media ini, baik via whatsapp maupun via ponselnya dengan nada, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau sedang diluar jangkauan" Pada Pukul 22:41 WIB. 

Diketahui sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Muba RR membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan tidak pernah terlibat dengan partai politik manapun. “Kapan dilaporkan, saya belum mendapatkan informasi. Semuanya tidak benar, mudah cek saja di Silon KPU. Kita tidak pernah berpartai politik,” singkat RR ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat. (ril/yn)