Monopoli !! Satu E-Warung Melayani 1350 KPM, Ada Peran Aktif Pendamping
Di wilayah Kecamatan Madang Suku I Tim Aliansi Indonesia juga melakukan Sidak di agen pelanyalur milik Kasno Desa Jaya Bakti, Doni dirinya membenarkan belum melakukan pemesanan beras atau PO, Kanda Budi Aliansi merasa heran karena ini sudah tanggal 12 Nopember kok belum PO beras dari Bulog, seharusnya BPNT sudah dibagikan sebab di Kecamatan lain sudah tersalurkan, Kok mengapa di Kecamatan Madang Suku I belum dipesan juga, apa yang menjadi kendalanya ? " Ujarnya dengan penuh tanya
Kembali Doni selaku Koordinator Kabuapten (KorKab) 10 Kecamatan PKH Zona 2 di Kabupaten OKU Timur membenarkan kami belum memesan atau membuka PO untuk pengadaan beras bulan Nopember 2020, namun dirinya menjawab akan disegerakan PO ke Bulog"
Kembali ditambahkan oleh Kanda Budi Aliansi bahwa Tim Aliansi Indonesia OKU Timur sudah mengantongi data dan fakta banyaknya beras yang beredar bukan dikeluarkan dari Bulog sesuai surat edaran Bupati OKU Timur, bahwa beras untuk KPM BPNT harus PO dari Bulog, namun fakta di lapangan masih banyak oknum pendamping PKH yang nakal untuk perkaya diri sendiri, akhirnya merugikan Keuangan Negara dan Konsumen penerima manfaat BPNT.
Saat dicek dilapangan ternyata beras yang disalurkan oleh Agen penyalur BPNT tidak masuk standar dan tidak memilik izin edar, yang lebih ironisnya lagi ternyata ada oknum Anggota DPRD yang turut bermain meraup keuntungan dari penyaluran beras BPNT, memang agak lucu ini, namun inilah faktanya, yang pasti Aliansi Indonesia OKU Timur akan mengirimkan surat ke Kementerian Sosial dan Presinden RI apa yang terjadi di OKU Timur saat ini. Kami juga mengkritisi regulasi program BPNT dan PKH agar ada perbaikan dari segi regulasi sehingga tidak ada celah oknum bermain memanfaatkan situasi lemahnya sebuah regulasi. Regulasi harus pasti mengikat dan tegas juga tidak multi tafsir " Pungkas Kanda Budi Aliansi"
(Benni As)
