Makin di Perketat, Seputar Tambang di Klaten Sekarang Diawasi Tim Lintas OPD
"OPD masing-masing mengawasi dan membina sesuai tupoksinya. Misalnya DPUPR terkait tata ruang, Satpol PP terkait penegakan Perda, Dishub dengan jalur angkutan, BPKPAD, dan lainnya," kata Agus.
Dikatakan Agus, Pemkab mengoptimalkan OPD sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing karena untuk campur tangan persoalan izin jelas tidak bisa. Tim dipimpin Sekda dan Asisten.
"Tim nantinya dipimpin Sekda dan Asisten dan hasilnya dilaporkan ke Bupati. Meskipun sebelumnya Bupati juga telah melaporkan persoalan tambang itu ke Gubernur," pungkas Agus.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya beking ngeri di balik praktik tambang ilegal di Klaten melalui cuitan di Twitter. Tak hanya Gibran, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mengatakan beking di tambang ilegal Klaten gede-gede.
Gibran mengaku sudah mengetahui siapa orang di balik praktik tambang ilegal Klaten. Namun dia enggan bicara lebih banyak tentang hal tersebut.
"Itu aku wis ngerti wonge sopo (sudah tahu orangnya siapa)," kata Gibran saat dimintai konfirmasi oleh wartawan beberapa waktu lalu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut ada beking besar di sana. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan.
"Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal. Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran," kata Ganjar.*(dek/met)
Editor: Awi
