Lembaga Aliansi Indonesia Kawal Kasus Bupati Banyuasin As
“Kami berharap tidak ada pihak-pihak yang bermain mata dan berusaha untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang sudah terang bederang berdasarkan aturan yang berlaku menjadikan kasus ini abu-abu (SP3), Klien kami bertekad akan menempuh segala upaya untuk mendapatkan rasa keadilan yang berkeadilan dan kepastian hukum,” ujar Edi.
Selain itu Ana dan Edi menghimbau kepada Masyarakat/publik, Ormas dan Aliansi untuk senantiasa mengawal proses hukum yang dijalani Klien kami sebagai hak hukumnya serta mendukung upaya Penyidik Polda Sumsel yang telah bekerja keras untuk melengkapi pemberkasan sebagaimana petunjuk dari JPU Kajati Sumsel dan jangan ada lagi upaya-upaya untuk tidak MEM P 21 KAN kasus ini.
“Landasan hukum yang kami jugakan sangat jelas yaitu seluruh bukti-bukti, Keterangan saksi-saksi, SP2HP yang kami terima, Pendapat Ahli, PERKAPOLRI Nomo: 12 tahun 2009 Pasal 31 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di lingkungan POLRI, Pasal 279 KUHP ayat 1 butir (a), Pasal 1 Butir 14 KUHAP dan Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,” menutup pembicaraan.
Sementara itu Wakil Ketua BPAN Lembaga Aliansi Indonesia, Yongki, mengkatakan hal yang sama bahwa Bupati Banyuasin AS layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan segera dilakukan penahanan oleh pihak penyidik.
“Kami melihat kasus Bupati Banyuasin terkesan berjalan lamban dan berlarut-larut, padahal kasus tersebut sudah terang benderang dan sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ditambah lagi dengan beberapa bukti yang dapat di pertanggungjawabkan di meja persidangan, nah sekarang penyidik menunggu apa lagi. Kami berharap agar kasus ini segera P21 atau penyidik mengeluarkan SP3 kalau berani,” tantang Yongki. (Red)
