Komunitas Korban Asuransi Bergabung Dengan Lembaga Aliansi Indonesia Untuk Mencari Keadilan
“Kami hanya meminta mereka (anggota DPR) memanggil para perusahaan asuransi untuk dipertemukan dengan kami sebagaimana yang pernah dijanjikan pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang lalu,” kata ibu rumah tangga asal Lampung ini.
Maria juga menambahkan lembaga negara yang juga menjadi perhatian untuk mendapatkan keadilan adalah kepolisian RI. Ia mengatakan pihaknya meminta kapolri atau pihak Bareskrim untuk bisa merespons pengaduan yang sudah dilakukan para komunitas korban asuransi.
“Sekali lagi kami meminta agar pengaduan kami kepada Bareskrim (Polri) bisa ditindaklanjuti. Ini jadi harapan kami,” katanya.
Maria menjelaskan tuntutan utama yang diminta adalah pengembalian dana secara utuh (full refund). Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah menerima pengaduan hampir 350 korban unitlink dari tiga perusahaan asuransi.
“Mereka yang mengadu melalui kami sebagai komunitas korban asuransi ini berasal dari seluruh Indonesia. Sebagian besarnya adalah orang orang yang sebenarnya tidak sesuai untuk memiliki asuransi unit link,” katanya.
Perjuangan para korban asuransi ini tidak terhenti, seperti Maria saat dihubungi oleh Awak Media, pada Selasa (29/3/2022) malam mengatakan bahwa,”Kami ke istana Bogor jam 6 sore, berharap bisa bertemu dengan Presiden, tetapi di cegat oleh pengamanan. Disitulah kami sampaikan bahwa kami sudah lakukan semua prosedur, termasuk berkirim surat ke sekretariat negara untuk permohonan AUDENSI dengan Presiden. Tetapi surat yang kami terima dari sekretariat Presiden adalah Bahwa Sekretariat Negara telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk selesaikan permasalahan kami. Saat kami datang ke OJK Lapangan Banteng, ternyata OJK blm menerima surat tersebut,dan kami konfirmasi kembali ke Sekneg. Terbukti bahwa memang Sekneg belum mengirimkan nya. Sungguh miris menjadi rakyat yang ingin mengadu. Semua sudah kami buktikan. Semoga jeritan suara kami segera di dengarkan Presiden,” pungkasnya.
