Ketua APDESI Sulsel: Masa Depan Desa Harus Tegas

Ayu mempertanyakan program-program yang dikembangkan desa manfaatnya untuk segenap warga desa atau hanya dinikmati kalangan tertentu saja? Apakah program-program yang didanai oleh uang rakyat benar-benar tepat sasaran?

“Warga desalah yang paling tahu. Lalu bagaimana menjalankan UU Desa? Setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh pemerintah dan masyarakat desa,” kata Ayu.

Hal itu sebenarnya ada dua langkah yang harus menjadi Progres kedepan, Pertama kata ayu, dalam Menjalankan pengaturan desa sesuai dengan prinsip- prinsip yang ada dalam Undang-Undang desa tanpa penyelewengan.

Kemudian yang kedua harus dapat Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa menjawab masalah/kebutuhan warga dan memenuhi hak-hak warga dan masyarakat desa.

Kemudian, kata ayu, pengenalan ciri pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga/masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.

Oleh karenanya kenapa warga harus berperan serta? Sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya dan karenanya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa.

“Dengan begitu kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya,” Ayu menjelaskan.

“Oleh karenanya, dalam memikirkan nasib desa kedepan Inshaa Allah, kami dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan mengajak Ketua KGS LAI (Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia – red) SULSEL untuk bersama-sama Membuat rumusan dalam rangka eksistensi desa dapat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan,” pungkasnya.