Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Gugatan Pilpres di MK
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat, (5/4/2024).
Berikut rangkuman Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait bansos:
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sempat menyatakan dalam sidang sengketa PHPU bahwa bantuan pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan bagian dari Perlinsos, melainkan langkah penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga.
"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan," ungkap Sri Mulyani dalam Sidang Sengketa PHPU pada Jumat (5/4).
Sebagai catatan, Bapanas telah terbentuk sejak adanya Perpres Nomor 66 Tahun 2021, sebagai pelaksanaan mandat Pasal 129 UU Nomor 18 Tahun 2012.
Bapanas pada 2023 menganggarkan Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat.
Sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp6,71 triliun atau turun 30% dibanding 2023.
Langkah ini sejalan dengan tujuannya untuk stabilitas harga, di tengah tingkat harga pangan di Indonesia yang melonjak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya inflasi harga pangan sebesar 1,26% pada 2022. Di tahun 2023, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menyebutkan harga beras naik sebesar 14,08% di tahun tersebut. Selain itu, ada Gula yang naik sebesar 20% pada tahun 2023.
