Keterangan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Sidang Gugatan Pilpres di MK

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK)  Jumat, (5/4/2024).

Berikut rangkuman Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait bansos:

Menteri Sosial Tri Rismaharini  sempat menyatakan terkait penyaluran bantuan pangan beras yang dilakukan oleh badan bukan bansos saat ditanyai oleh Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi.

Advertisement

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Pimpinan Komisi VIII: Rp496 Triliun Bukan Semua Bansos

"Sejak saya jadi menteri sudah tidak [ada penyaluran bantuan pangan beras oleh bansos], kami tidak ada salurkan dalam bentuk barang sejak saya jadi menteri," jawab Risma.

Dalam penjelasannya, Mensos Risma menyampaikan bahwa anggaran Kemensos pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp87.275.474.240.000.

Advertisement

Menurut Mensos Risma, anggaran tersebut dialokasikan melalui program perlindungan sosial sebesar Rp86.100.271.705.000 atau setara dengan 98,65%. "Ini adalah bagian dari program-program yang dijelaskan sebelumnya, dengan anggaran perlindungan sosial mencapai 98,65% dari total anggaran," ujar Mensos Risma.

Lebih lanjut, Mensos Risma menjelaskan bahwa anggaran untuk program dukungan manajemen mencapai Rp1.175.102.435.000 atau sekitar 1,35% dari anggaran total. Rincian penggunaan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp438,17 miliar (0,50%), belanja barang sebesar Rp3,353 triliun (3,84%), belanja modal sebesar Rp167,22 miliar (0,19%), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp83,316 triliun (95,46%).

Mensos Risma juga menyampaikan perbedaan antara belanja bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, belanja bansos termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, serta penanggulangan dampak El Nino. Sementara itu, pada tahun 2024, belanja bansos fokus pada bantuan sosial yang tidak termasuk dalam penanggulangan El Nino.

Advertisement

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Bansos Saat Pemilu 2024 Sudah Melewati Proses di Komisi VIII DPR

"Kami kembali memberikan bantuan reguler PKH dan bantuan sosial lainnya," tambah Mensos Risma.