Diduga Terima Aliran Dana PT SMS, KPK Didesak Periksa Gubernur Sumsel.
“Sarimuda mantan Dirut PT SMS tidak mungkin melakukan kesalahan sendiri dan tentunya ada fihak lain yang lebih tinggi posisinya diduga ikut terlibat karena tau dan pengambil kebijakan angkutan batubara. Karena itu kami minta KPK segera mengusut tuntas kasus ini. KPK harus ungkap semua fihak yang terlibat seperti siapa kontraktor angkutan batubara yang JO dengan PT SMS, teliti RUPS 2019, 2020 dan 2021, kenapa Pemprov belum merubah Perda PT SMS dan siapa yg menerima aliran dana fee atau cuk dari usaha angkutan yang nilainya diduga merugikan negara sampai Rp 248 Milyar," tegas Feri Kurniawan.
Ditambahkannya, dalam kasus ini, sebanyak 46 saksi yang telah dimintai keterangan hanya saja sampai dengan sekarang belum ada kejelasannya, apalagi menetapkan tersangka.
"Terlepas apapun kepentingan pimpinan KPK jangan sampai menghambat perkara korupsi yang telah dalam tahap penyidikan”, kata Feri Kurniawan, Jum’at (10/02/2023).
Selain MAKI desakan KPK untuk segera mengusut tuntas kasus korupsi PT. SMS juga datang dari aalah satu kelompok massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (Formasa) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK pada Sabtu, (18/2/2023).
Imam Hanafi, koordinator lapangan, aksi tersebut mengatakan, aksi ini merupakan jilid kedua dengan gugatan yang sama yaitu meminta KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan gubernur Sumsel ini.
Imam juga meminta KPK untuk tidak hanya menilai pejabat-pejabat bawahan yang dinilai tidak memiliki peran kuat dalam ancaman penyerangan tersebut.
“Kami juga minta KPK jangan hanya memeriksa bawahan, ada Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga wajib diperiksa, karena ini adalah perusahaan milik Pemprov dan Gubernur lah yang juga ikut bertanggung jawab. Periksa Herman Deru,” tegas Imam.
Mahasiswa yang tergabung di FORMASA menantang Ketua KPK, Filri Bahuri, untuk menangkap Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, atas dugaan aliran dana ke Gubernur Sumsel, terkait kasus pelanggaran kewenangan pada BUMD Sumsel tersebut.
“Kami tantang KPK, Firli Bahuri, turun ke Sumsel dan menangkap Gubernur Sumatera Selatan, yang diduga ada peran dan aliran dana dalam kasus korupsi yang terjadi di PT SMS. Yang penting kalah adalah kami minta bersihkan Sumatera Selatan dari Koruptor,” tegas Imam.
