Dewan Permadi Dalung: Pemkab Bogor Harus Cari Solusi Masalah PETI
Sehingga penyelesaian masalah PETI tidaklah sederhana, kompleks dan dilematis.
"Di satu sisi penegakan regulasi harus dijalankan, lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan, namun di sisi lain ada banyak hal yang harus dipertimbangkan di mana jika hanya dilakukan langkah dari sisi hukum jelas akan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat luas yang bisa berakibat lebih jauh potensi terjadinya konflik serta rawannya kambtibmas," jelas Permadi Dalung.
PETI membutuhkan penyelesaiain yang lebih komprehensif bukan tindakan-tindakan sporadis yang justru akan menimbulkan masalah baru lagi.
"Jadi harus dilakukan langkah secara cermat, terprogram, terukur dan berkelanjutan," kata dia.
Menurut Dalung seluruh pemangku kepentingan memilki tanggung jawab terhadap masalah tersebut, namun ujung tombaknya tetaplah eksekutif dan di wilayah Kabupaten Bogor tentunya Pemkab Bogor.
"Masyarakat bisa menyampaikan usulan atau aspirasi melalui berbagai saluran, kami di legislatif bisa sebagai penyambung aspirasi dan melakukan dorongan-dorongan yang diperlukan, namun jika eksekutifnya pasif, tidak bergerak, ya tidak banyak berguna," imbuhnya.
Tentang langkah yang cermat, terukur dan terprogram tersebut legislator dari PAN yang murah senyum tersebut menegaskan tentang perlunya membangun sistem melalui kebijakan maupun program kerja yang di antaranya lebih berkeadilan sosial.
"Program kerja yang inovatif untuk menciptakan lapangan kerja, itu sudah pasti ada di antaranya. Kemudian sistem yang lebih berkeadilan antara perusahaan pemilik IUP dan pihak terkait lainnya dengan masyarakat sekitar seperti melalui kemitraan dan alokasi dana CSR yang bisa dirasakan secara nyata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar" jelasnya.
Dia menambahkan, jika ditemui hambatan-hambatan seperti harus melalui persetujuan atau kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik provinsi maupun pusat, atau hambatan dengan lembaga negara/pemerintahan lainnya harus dicari solusinya bersama-sama.
