Rencana Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Dibiayai APBN Dikecam Atalia Praratya

"Pertama, proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," ucap Atalia. 

Pon kedua, lanjut dia, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Namun demikian, bukan hanya di Ponpes Al Khoziny.

Ada ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua serta berisiko mengancam keselamatan peserta didik maupun pengajar.

"Jadi, usulan penggunaan APBN itu harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," pungkasnya.