Alas Hak PLN Diduga Palsu, Karim Pertanyakan BPN Banyuasin.

"Dari fakta, data akurat yang kami ketahui dan miliki, serta tidak ada kesesuaian antara sisi yuridis dengan fisik bahkan, hak milik klien kami tidak ada masalah hingga kami menduga, hal ini terjadi adanya keterlibatan dan permainan para oknum-oknum BPN, oknum Kepolisian dan oknum Kejaksaan yang diduga berpihak dan diduga berkepentingan pada "Mafia Tanah", tegas Karim menggebu. 

Bila dugaan ini benar, tentunya kami berharap, Pemerintah jangan kalah dengan "Mafia Tanah" dan Kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Menkopolhukam RI, Kementerian BUMN RI, Kementrian ATR/BPN RI, Jaksa Agung  dan Kapolri dapat melibatkan Satgas Anti Mafia Tanah" ke objek tanah tersebut dan tindak tegas para oknum-oknum yang terlibat", tegas Karim. 

Didampingi Advokat M Yoga Tri Satya SH, Karim berharap, "hal ini dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Sebab, PLN merupakan perusahaan BUMN yang merupakan aset negara", harapnya.

"Sementara, untuk pihak BPN Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin khususnya dapat melakukan upaya Diskresi (kebijaksanaan) sesuai dengan Permen ATR/BPN RI NO.21/2020", tuturnya. 

Selain itu, Karim pun berharap, "para awak media dapat mengawasi proses hukum ini, sebab, maraknya para "Mafia Tanah" tidak pandang bulu, jangankan hak masyarakat kecil, hak masyarakat menengah bahkan masyarakat level atas pun tak luput dari korban "Mafia Tanah", tutupnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi.(yn)