Ada Pungli Dalam Pencairan PKH di Wajo, Sulsel?
Furqan mengaku dirinya tidak dapat memastikan apakah pungutan ini dilakukan di semua desa yang dinaungi oleh pendamping PKH tersebut, karna diketahui pendamping PKH tersebut atas nama Andi Sinar yang juga anak dari Kepala Desa Cinnongtabi, menaungi 5 ( lima ) Desa, diantanya Desa Tosora, Tajo Lawasewanua, Telulimpoe, Tua Limpua dan Cinnongtabi. Tetapi, berdasarkan informasi yang dirinya dapat, penyetoran uang dengan alasan diperuntukkan untuk pengurusan dan agen mesin gesek tampaknya menyeluruh dan banyak desa yang menerapkannya.
Andi Sinar, Pendamping PKH saat dikonfimasi mengatakan dirinya kurang mengetahui adanya pungutan tersebut.
"Saya kurang tau mengenai hal itu pak, tugas saya mendampingi agen menyalurkan bantuan, jadi silahkan konfirmasi ke ketua kelompoknya langsung," jawabnya.
Sementara itu, seseorang yang mengaku dirinya keluarga dari pendamping PKH atas nama Baso Iksan sekaligus agen Mandiri Link peyalur bantuan PKH tersebut, melaliu via telepon, mengakui adanya potongan sebesar 10 ribu untuk agen sesuai ketentuan dari Bank Mandiri.
Ditanyakan mengenai pungutan sebesar 50 hingga 70 ribu, dia mengaku hal itu dibenarkan pihak Kementerian Sosial.
"Kemarin sudah dari Kementeruan Sosial konfirmasi masalah itu dan itu dibenarkan, itu pungutannya, potongannya sebenarnya dari KPM sendiri yang memberikan kepada ketua kelompok karena ketua kelompok yang kumpul berkasnya pak, yang telepon kalau mau menerima yang pergi jemput orangnya kalau tidak ada, bigitu kalau mau konfirmasi, konfirmasi ketua kelompoknya karena kemarin sudah diperiksa sama kementerian sosial dari Jakarta," ungkap Baso Iksan.
Ketua DPD Komando Garuda Sakti Sulsel, Muh Bahar Razak turut membenarkan adanya indikasi terjadinya pungutan liar dalam pencairan bantuan PHK yang ada di Desa Cinnongtabi tersebut, dan telah memerintahkan timnya untuk mengawal dugan pungli tersebut.
"Sesuai hasil investugasi tim kami dan laporan beberapa warga yang ada disana, memang benar terjadi indikasi Pungli, saya sudah memerintahkan tim untuk terus mengawal serta mencari informasi apa dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, karena hal ini akan kami laporkan, bila dipandang perlu dilaporkan langsung ke Presiden RI melalui ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia di Jakarta," ungkap Muh. Bahar dengan nada geram. (aiman)
