Ada "Permainan"SK Mutasi Kemen kumham ,CIC Minta Menteri Batalkan

Ketua Umum CIC memaparkan,""Jadi masih banyak kejanggalan yang terjadi saat SK itu dikeluarkan," ungkap R.Bambang.SS.

Corruption Investigastion Commiittee berharap,seharusnya pihak kementerian Hukum dan HAM agar lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pegawainya yang terbukti melanggar aturan. Karena sanksi yang diberikan lebih banyak pada sanksi dispilin yang dianggapnya tidak memberikan efek jera.

R.Bambang.SS menuturkan,"Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pegawai atau jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus lebih tinggi dari sekedar hukuman disiplin yakni pemecatan karena dampak dari apa yg dilakukan ada banyak malpraktek dalam pelayanan publik ,sehingga bagi pegawai yang bermasalah tidak ada ruang untuk melaku hal yang mencemarkan nama baik konsitusi itu sendiri,"paparnya.

Dalam kasus AS pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terkait dugaan jual-beli jabatanbeberapa tahun lalu ,terkait dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Umum CIC menyoroti,"Berdasarkan investigasi yang dilakukan CIC secara mandiri terjadi dugaan jual beli jabatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang berlangsung cukup lama, praktik ini melibatkan pegawai level bawahan yang pangkat eselon IV hingga berpangkat eselon II,"terang R.Bambang.SS.

Mereka menjadi operator lapangan yang bertugas untuk mengeksekusi orang-orang terkait yang berkeinginan dengan jabatan tertentu. Sementara aktor intelektualnya melakukan perencanaan hingga memuluskan praktek jual beli jabatan terjadi beberapa orang di lingkungan kementerian hukum dan HAM menjalani pemeriksaan oleh KPK, termasuk sosok AS yang kemudian mendapatkan sanksi.

Untuk itu CIC meminta kepada Menteri Hukum dan HAM segera menindak tegas bagi pejabat dilingkungannya yang bermasalah dengan tidakan tegas pemecatan maupun di pidanakan,baik dari Sekjen,Dirjen dan para Direktur, ini PR besar bagi menteri.