Aksi Unjuk Rasa Tolak Perubahan PAM Jaya Jadi PT, Warga Miskin Kota Didepan Kantor DPRD DKI Jakarta

"Kami menilai bahwa air adalah hak dan kebutuhan dasar manusia. Air bukan komoditas, air adalah hak asasi manusia. Harus dilindungi dan tidak dikomersialisasikan," kata Minawati.

Ia juga mengutip Pasal 33 UUD 1945 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 yang dinilainya membatasi privatisasi BUMD pada sektor-sektor vital seperti air.

Selain menolak perubahan status PAM Jaya, JRMK juga menuntut adanya subsidi dari APBD untuk menggratiskan tarif air bagi keluarga yang penggunaannya di bawah 20 meter kubik per bulan.

Minawati menekankan bahwa jika tarif air naik, yang paling menderita adalah para ibu dan anak-anak di keluarga miskin yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari.

(Yogi)