Wujudkan Janji Prabowo Hapus KKN, MAUNG: Kasus BP2TD Mempawah yang Menjerat Gubernur Kalbar Tak Boleh Mangkrak Lagi!
Bogor - Aliansinews id. Kabar pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana (Kortas Tipikor) Mabes Polri disambut dengan tanggapan kritis namun penuh harap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG)," (27-06-2026)
Langkah ini dilakukan setelah perkara yang menjerat nama Gubernur Kalimantan Barat tersebut "mandek` selama lebih dari dua setengah tahun di Polda Kalbar, padahal indikasi pelanggaran dan kerugian negara sangat jelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini bermula sejak tahun 2020 dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp32 miliar.
Meskipun sudah ada beberapa pihak yang divonis bersalah, namun proses hukum terhadap laporan polisi lanjutan dan dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki wewenang tinggi belum menunjukkan kemajuan berarti.
“Kami sangat menyesalkan betapa lama dan bertele-telanya proses hukum ini berjalan. Sudah dua setengah tahun masyarakat menunggu, namun kasus ini seolah berputar di tempat, seolah ada tembok penghalang yang tak terlihat,” ujar pernyataan resmi DPP MAUNG, Sabtu (27/6/2026).
MAUNG menilai, selama ditangani di tingkat daerah, proses penyidikan kerap dihambat hal-hal yang tidak berhubungan dengan substansi perkara, mulai dari alasan administrasi yang berulang hingga dugaan tekanan politik dari pihak yang berkuasa.
Hal ini terbukti dari banyaknya desakan yang telah disampaikan MAUNG—mulai dari surat terbuka kepada Presiden, laporan ke Kompolnas, hingga desakan kepada Komisi III DPR RI—namun belum mampu menggerakkan percepatan penyelesaian perkara.
Selaras Komitmen Presiden Prabowo Hapuskan KKN
Lembaga ini menegaskan, sikap mendesak tuntasnya kasus ini sekaligus merupakan wujud dukungan nyata terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto yang telah menempatkan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas utama pemerintahan.
