Sherly Tjoanda: Tidak ada pungutan, pendidikan di Maluku Utara gratis dan inklusif

”Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46, yang masih memerlukan kerja keras bersama untuk ditingkatkan,” kata gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu.

Menatap tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Mulai dari usulan revitalisasi sekolah yang meningkat dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit di 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM.

Tak hanya itu, Pemerintah Pusat juga akan mengimplementasi SMA Terbuka yang direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan di wilayah kepulauan.