Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Perumda TJM Tingkatkan Kontribusi PAD pada 2027
aliansinews.id - Sukabumi, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri (TJM) meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027. Target kontribusi yang saat ini berada di kisaran Rp11,4 miliar diharapkan dapat meningkat menjadi Rp20 miliar.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, seusai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Perumda TJM, Selasa (6/10/2026).
Hera menjelaskan, pembahasan RAPBD merupakan bagian dari tugas Komisi III untuk mencermati, mendalami, serta menguji postur anggaran bersama perangkat daerah maupun mitra kerja yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III memastikan tidak terdapat alokasi penyertaan modal daerah baru bagi badan usaha milik daerah (BUMD) pada RAPBD 2027. Menurut Hera, kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
“Tidak ada. Penyertaan modal karena sudah dikunci dalam KUA-PPAS 2027, tahun 2027 itu tidak ada penyertaan modal untuk BUMD,” kata Hera.
Meski tidak memperoleh tambahan penyertaan modal daerah, Perumda TJM tetap didorong untuk mengoptimalkan kinerja usaha dan meningkatkan pendapatan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Sukabumi.
Hera menyebutkan, kontribusi yang ada saat ini berada di angka sekitar Rp11,4 miliar. Komisi III kemudian mendorong agar target kontribusi tersebut ditingkatkan menjadi Rp20 miliar pada 2027.
“Targetnya meminta peningkatan pendapatan dan kemudian menjadi dividen dan PAD Kabupaten Sukabumi. Sekarang kan hanya Rp11,4 miliar. Kami sih meminta kemarin menargetkannya di angka Rp20 miliar, mudah-mudahan tercapai,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran 2027, terutama terkait upaya meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah tanpa tambahan penyertaan modal baru.
