Demo Apdesi tuntut aturan dana desa Menkeu Purbaya dicabut!

Semestinya, dana desa tersebut bisa cair pada September 2025. Akan tetapi karena PMK 81/2025, maka anggaran tahap II tidak bisa cair.

"Kalau yang tahap I sudah cair. Yang tahap II ini belum. Padahal para kepala desa sudah membuat program pembangunan, sudah membuat perjanjian dengan pihak ketiga," kata Siel.

"Saat dana desa tidak bisa cair, bagaimana kami bertanggung jawab dengan pihak ketiga nanti?," tuturnya.

DPP Apdesi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PMK 81/2025. Para kepala desa berencana menggelar aksi lanjutan jika tuntutan pada Senin tidak dihiraukan pemerintah.

Kepala desa berniat menggelar aksi selama tiga hari di Jakarta.