KPK dalami pengakuan Menhut soal amplop dari Bupati Kuansing
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menyatakan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby sudah dikembalikan 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dan tidak ada izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kuansing.
Juri Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK akan mendalami uang dalam amplop yang diberikan Bupati Kuansing Suhardiman ke Menhut terkait dengan proses pelepasan kawasan HPT di Kuansing.
"Apa yang disampaikan tersebut tentu menjadi pengayaan informasi bagi penyidik. Apakah uang dalam amplop yang diberikan oleh bupati, berkaitan dengan proses pelepasan izin kawasan hutan. Hal ini sebagaimana keterangan awal yang didapatkan KPK adanya pengumpulan uang oleh bupati dari sejumlah KUD di wilayah Kuansing," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Budi mengatakan, KPK terbuka memanggil para pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengurusan kawasan HPT.
Termasuk, KPK berpeluang memanggil Menhut Antoni untuk dikonfirmasi soal amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman dan kebijakan pelepasan kawasan HPT.
"Penyidik tentu terbuka untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut," tandas Budi.
Kronologi pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing
Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pertemuannya dengan bupati Kuansing setelah namanya ikut dikaitkan dalam pemberitaan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Kehutanan, Jumat (3/7/2027), Raja Juli memaparkan secara terperinci kronologi audiensi dengan bupati Kuansing, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan seusai pertemuan, hingga penegasannya tidak pernah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
