Penyelewengan BBM Subsidi Sanggau Terungkap Berkat Masyarakat dan Media, DPW Rajawali Kalbar Beri Apresiasi Tinggi
Lebih lanjut, Imam yang dikenal tegas dalam memperjuangkan hak publik ini meminta kepada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga instansi teknis terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pengawas pasar, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, verifikasi fakta di lapangan, dan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tidak hanya menuntut proses hukum, DPW RAJAWALI juga mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memperketat sistem pengawasan, mulai dari jalur distribusi, pencatatan administrasi, hingga pengawasan di titik penyaluran.
Hal ini penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat mutu, sehingga tidak lagi ada celah yang dimanfaatkan untuk penyelewengan.
"Pengawasan harus diperketat, mekanisme diawasi ketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku. Subsidi adalah amanah negara untuk rakyat, bukan komoditas yang bisa dipermainkan," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Imam kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi, dan rekan pers di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, untuk tidak lengah dan terus bersatu menjaga transparansi.
Ia menegaskan semangat organisasi RAJAWALI: "Jajaran wartawan pena jadi senjata, lembaga teguh melindungi bangsa", yang menjadi landasan gerak dalam mengawal setiap kebijakan dan aset negara agar bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
"Kita harus bersatu mengawasi distribusi BBM bersubsidi ini demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kami di RAJAWALI siap terus mengawal setiap prosesnya agar praktik semacam ini tidak terulang lagi di kemudian hari," pungkas orang nomor satu di DPW RrAJAWALI Kalbar
Isu ini menjadi sorotan utama publik karena ketidakjelasan pasokan dan antrean panjang warga yang kerap terjadi, sementara di sisi lain indikasi penyalahgunaan sangat kuat. Masyarakat berharap langkah konkret segera diambil agar hak mereka atas ketersediaan BBM subsidi terjamin kembali.
