PT JSC Bungkam, Gubernur Sumsel Diam. Ada Apa di Balik Tata Kelola Watersport?
Dalam perkembangan isu tersebut, muncul pula pertanyaan di ruang publik mengenai kemungkinan adanya kepentingan atau relasi politik yang berkaitan dengan keberadaan jajaran tertentu di PT JSC.
Bahkan, muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara posisi manajemen perusahaan dengan figur politik tertentu, termasuk petinggi salah satu partai politik besar di tingkat nasional.
Namun sampai saat ini belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat intervensi politik, hubungan khusus, ataupun kepentingan politik tertentu dalam pengelolaan PT JSC. Karena itu, pertanyaan tersebut semestinya tidak dijawab dengan spekulasi, melainkan dengan transparansi.
Jika tidak ada intervensi politik, maka publik tentu berharap seluruh keputusan mengenai manajemen, pengelolaan aset dan penerimaan PT JSC dapat dijelaskan berdasarkan mekanisme profesional serta ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila memang terdapat hubungan politik yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan, masyarakat berhak mengetahui apakah hubungan tersebut pernah memengaruhi tata kelola perusahaan.
Syamsuddin menegaskan, pihaknya tidak ingin menuduh ataupun menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, prinsip yang harus dikedepankan adalah transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam pengawasan.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, jangan sampai ada kesan bahwa perusahaan atau pejabat tertentu mendapatkan perlakuan istimewa. Semua harus berdasarkan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia meminta Direksi dan Komisaris PT JSC tidak hanya melakukan pembenahan di atas kertas, tetapi memastikan seluruh sistem pengendalian penerimaan dan pengelolaan aset benar-benar berjalan.
Sorotan terhadap PT JSC pada akhirnya bukan semata persoalan siapa yang menerima uang atau bagaimana sebuah transaksi dilakukan.
