Harinton, Ketua MAUNG Bengkulu Utara: Siapa Pun Terlibat, Tidak Boleh Kebal Hukum 

"DPC MAUNG Bengkulu Utara mengapresiasi langkah polisi yang telah menaikkan status perkara hingga melakukan penggeledahan di empat lokasi. Namun kami tekankan: ini baru permulaan. Yang paling penting adalah bagaimana proses ini berjalan ke depan — transparan, tuntas, dan akuntabel," tegas Harinton Ketua DPC MAUNG Bengkulu Utara.Senin (02/11/26). 

Beliau menyoroti bahwa proyek Jalan Sentra Produksi bukan sekadar angka di atas kertas:

"Jalan Sentra Produksi adalah urat nadi petani di Padang Jaya. Jalan yang baik berarti hasil panen bisa keluar dengan lancar, biaya angkut turun, dan pendapatan petani meningkat.

Jika dana Rp1 miliar diduga diselewengkan, maka yang dirugikan bukan sekadar uang negara — melainkan kesejahteraan petani yang menunggu jalan tersebut selesai dan berfungsi dengan baik." Tegasnya

DESAKAN TEGAS DPC MAUNG BENGKULU UTARA:

Pertama — Ungkap Nilai Kerugian Secara Terbuka: Masyarakat berhak mengetahui berapa nilai kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Angka tersebut harus diumumkan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya. Jangan biarkan publik menebak-nebak.

Kedua — Telusuri Jejak Dana Secara Menyeluruh: Ikuti aliran dana dari anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Jika ada pihak lain yang terlibat — baik yang memberi instruksi, yang menandatangani, maupun yang menerima keuntungan — telusuri dan periksa. Jangan hanya memproses pelaksana di lapangan.

Ketiga — Pulihkan Seluruh Kerugian Negara: Jika terbukti ada kerugian negara, maka seluruh nilai kerugian wajib dikembalikan oleh pihak yang terbukti bersalah. Jangan biarkan rakyat yang menanggung beban akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Uang yang dikembalikan harus digunakan kembali untuk kepentingan pembangunan daerah.

Keempat — Sampaikan Perkembangan Secara Berkala: Informasi mengenai proses penyidikan, hasil pemeriksaan, dan langkah selanjutnya harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.