Rapor Merah Pemkot Palembang: LGI Sumsel Endus Modus Korupsi di Balik Realisasi Anggaran 0 Persen

PALEMBANG, Aliansinews"– 

Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Garuda Indonesia (LSM LGI) Sumatera Selatan melayangkan ultimatum keras terhadap karut-marutnya tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palembang tahun 2026.

Di saat semester pertama telah resmi berakhir, serapan anggaran daerah secara keseluruhan terbukti masih sangat loyo dan gagal menyentuh angka 50 persen.

Berdasarkan analisis data pengadaan yang terkini, tingkat penyerapan anggaran Pemkot Palembang menyentuh di angka 41,88%, atau sekitar Rp 869,8 Miliar dari total rencana pagu Rp 2,07 Triliun.

Ketua DPW LSM LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., menilai kondisi ini sebagai rapor merah memalukan bagi tata kelola birokrasi kota. Lebih jauh, ia membongkar dua borok fatal di balik angka tersebut: fenomena realisasi nol persen (0%) yang mengindikasikan endapan administrasi sarat korupsi, serta hancurnya serapan anggaran di sektor kesehatan.

"Semester satu sudah usai, kita sudah memasuki paruh kedua tahun ini, tapi serapan anggaran keseluruhan bahkan tidak sampai 50 persen. Ini mengindikasikan tata kelola perencanaan dan eksekusi beberapa OPD amatiran. Lebih parah lagi, di tengah lambatnya serapan ini, kami menemukan ada OPD yang realisasinya masih nol persen. Ini bukan lagi lamban, ada administrasi yang sengaja diendapkan!" tegas Al Anshor.

Sejumlah satuan kerja tercatat mandek total tanpa realisasi sepeser pun meski separuh tahun anggaran telah terlewati, di antaranya Puskesmas Punti Kayu, Puskesmas Talang Ratu, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, hingga Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah.

"Realisasi 0 persen ini adalah potret busuk manajerial. Jangan main-main dengan angka nol ini; endapan administrasi membuka celah lebar bagi akal-akalan realisasi. Pola cocokologi administrasi yang dipaksakan di ujung tahun anggaran untuk membuat `klop` anggaran yang menumpuk adalah modus klasik yang ujung-ujungnya bermuara pada tindak pidana korupsi," ungkapnya dengan nada tajam.

Sorotan paling menohok diarahkan LGI Sumsel kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Menyandang status sebagai salah satu instansi dengan alokasi pagu raksasa mencapai Rp 179,80 Miliar, Dinas Kesehatan justru mencatatkan kinerja yang sangat memprihatinkan dengan tingkat realisasi yang baru menyentuh 13,26% (Rp 23,84 Miliar).