Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, Ketua DPW Rajawali Sujatmiko: Pejabat Tinggi Wajib Bertanggung Jawab, Hukum Harus Tegak Sama Rata

Ketua DPW RAJAWALI Jatim ini menekankan, bahwa jabatan setinggi apa pun tidak boleh menjadi perisai atau pelindung bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.

“Anwar Sadad saat ini memang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun, jabatan itu bukanlah kekebalan hukum. 

Jika berdasarkan fakta dan bukti ia memiliki peran kunci, memberikan persetujuan, membagi jatah, maupun menerima keuntungan dari aliran dana tersebut, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya seberat-beratnya di hadapan hukum,” tegas Sujatmiko dengan nada lantang.

Lebih lanjut, Sujatmiko mengingatkan agar proses hukum ini tidak berjalan lambat atau terkesan ada pembedaan perlakuan. 

“Jangan sampai ada kesan bahwa hukum berlaku tegas bagi orang biasa, namun berjalan pelan dan lunak jika yang bersangkutan masih memiliki kekuasaan dan pengaruh politik. Ini yang menjadi perhatian utama kami dan masyarakat luas,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta agar seluruh dokumen, aliran dana, dan jejak transaksi yang berkaitan dengan peran Anwar Sadad ditelusuri secara tuntas, mendalam, dan menyeluruh. 

Mulai dari proses perencanaan, penetapan penerima, hingga realisasi pencairan dan penggunaan dana tersebut di lapangan.

“RAJAWALI Jawa Timur akan terus mengawal perkembangan kasus ini dengan cermat dan objektif. Kami berharap KPK berani dan konsisten, jangan berhenti di tengah jalan meski pihak yang diperiksa memiliki kedudukan tinggi. 

Keadilan harus ditegakkan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pejabat negara,” pungkas Sujatmiko.