Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi, Fraksi-Fraksi Beri Catatan terhadap Perubahan APBD 2026
APBD dipandang sebagai instrumen kebijakan publik yang menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap perubahan terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masuk Tahap Pembahasan Bersama Pemerintah Daerah
Berbagai pandangan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi selanjutnya menjadi bahan dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama pemerintah daerah.
Rapat Paripurna ke-18 tersebut menunjukkan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut arah penggunaan anggaran agar dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah.
Tahapan pembahasan selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mendalami berbagai masukan fraksi, sekaligus menyelaraskan kebijakan perubahan APBD dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
