SPMB 2026 Sumsel Usung Transparansi dan Keadilan, DPRD Siap Awasi Ketat

“Kami meminta teman-teman media ikut mempublikasikan dan memantau proses SPMB ini. Semua sistem dibuka secara transparan dan berbagai pihak turut dilibatkan dalam pengawasan,” katanya.

Pengawasan SPMB 2026 melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawasan seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan instansi terkait lainnya.

Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdas dan PNFI yang diwakili Widyaprada Ahli Utama, Ir. Harris Iskandar, Ph.D., menegaskan bahwa konsep SPMB Ramah harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Hal ini harus nyata berpihak kepada masyarakat,” tegasnya di sela kegiatan peluncuran.

Ia juga menekankan agar tidak ada penambahan kursi di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

“Jangan ada kursi tambahan. Semua harus objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Sudah sangat jelas dalam peraturan yang diatur sejak tahun lalu bahwa jalur penerimaan terdiri dari domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi,” ungkapnya.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen penuh mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, transparan, objektif, dan berintegritas.
Menurutnya, pelaksanaan SPMB bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan gerbang awal dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan setara.

“Proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sumsel mendukung penuh implementasi kebijakan SPMB yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, berbasis sistem, dan mengedepankan integritas,” katanya.