Nelayan Ancam Aksi, Rajawali Pusat Ingatkan: Negara Punya Kewajiban Jamin Pasokan Energi Terjangkau
“Keterlambatan dan kelangkaan ini melanggar semangat perlindungan negara. Subsidi bukanlah pemberian, melainkan hak yang harus dipenuhi.
Jika ada kendala, harus ada solusi cepat, bukan membiarkan ekonomi keluarga nelayan tertekan dan terancam gulung tikar.” Tegas Krista Hadi Wijaya Sekjen DPN RAJAWALI
Sikap & Harapan RAJAWALI
Rajawali Pusat meminta:
Pertamina dan BPH Migas segera mengevaluasi alokasi kuota dan distribusi ke wilayah pesisir agar tepat sasaran dan tanpa penundaan .
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi jembatan komunikasi aktif, memantau langsung ketersediaan di lapangan dan melaporkan jika terjadi penyimpangan.
Jika ditemukan penyalahgunaan kuota atau perpindahan subsidi ke pihak tidak berhak, aparat hukum wajib menindak tegas sesuai ketentuan pidana dan administrasi.
“Kami mendukung semangat melindungi subsidi agar tidak bocor, namun jangan sampai justru nelayan yang berhak menjadi korban kelangkaan. Jangan biarkan ancaman aksi terjadi jika perbaikan bisa dilakukan sekarang,” tambah Sekjen RAJAWALI.
RAJAWALI Pusat juga siap menjadi penghubung pengawasan agar hak dasar nelayan tetap terjaga, stabilitas ekonomi terpelihara, serta ketentuan hukum benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
(Yogi)
