Kasus Ria Norsan Belum Jelas, Rajawali: KPK Dan Polri Harus Berani Dan Tegas

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 16 ayat (1) yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tidak boleh diselewengkan demi kepentingan pribadi atau golongan;

UU No. 12 Tahun 1995 jo. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Larangan penyimpangan alokasi anggaran dan kewajiban pemulihan kerugian negara;

UU No. 14 Tahun 2008 jo. UU No. 25 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Mewajibkan penegak hukum memberikan informasi perkembangan kasus yang menyangkut kepentingan publik secara transparan.

Ketua Umum sekaligus Pendiri DPN RAJAWALI, Hadysa Prana, menyampaikan sikap tegas dan pertanyaan serius:

“Kami mempertanyakan secara serius kinerja KPK dan Mabes Polri terkait penanganan kasus yang menyeret nama Ria Norsan ini.

Kenapa kasus ini sudah berjalan lama namun seolah mandek dan menguap begitu saja? Padahal dalam kasus BP2TD Mempawah, rekan-rekan yang terlibat sudah divonis bersalah, namun status pihak yang diduga memiliki peran sentral masih belum jelas. Apakah benar ada kekuatan yang menghalangi proses hukum?” tanya Hady

Lebih lanjut, “Kita melihat fakta yang sangat menyedihkan: ada kesan bahwa hukum di negeri ini hanya berani bagi yang tak berkuasa, namun lunak dan lambat bagi mereka yang memegang jabatan, punya pengaruh, atau punya koneksi.

Ini adalah preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sekaligus mencoreng upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan,” tambahnya.

Ditegaskannya, Kami mendesak KPK dan Mabes Polri untuk segera menuntaskan kedua kasus ini tanpa menunda lagi. Jangan biarkan kasus ini molor dan berlarut-larut tanpa kejelasan. "Segera sampaikan perkembangan dan status hukumnya secara terbuka kepada masyarakat.