KPK, Kejagung dan Polri Dinilai Mati Suri, Aktivis 98 Ali Pudi : Negara Tak Boleh Kalah Melawan Kekuasaan

Bank pembangunan daerah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Namun, di Sumsel-Babel, bank ini justru ramai dibicarakan terkait dugaan praktik rente politik. Dari isu kredit macet bernilai miliaran hingga dugaan intervensi dalam penempatan direksi, jejak politik dianggap terlalu kental.

Nama Herman Deru dan lingkar keluarganya tak jarang disebut dalam percakapan publik. Meski demikian, Kejaksaan maupun KPK tidak kunjung melakukan audit investigatif yang transparan.

3. Timbunan Keramasan: Proyek Infrastruktur Bernilai Fantastis

Proyek timbunan lahan di kawasan Keramasan menelan dana besar. Namun, kualitas pengerjaan dipertanyakan, bahkan disebut sebagai “proyek bancakan”. Dugaan markup anggaran, pengadaan fiktif, hingga keterlibatan perusahaan milik orang dekat kekuasaan menguat.

Meski laporan dari masyarakat dan aktivis sudah berkali-kali disuarakan, kasus ini tetap berjalan di tempat.

4. KORMI: Olahraga Jadi Lahan Bisnis

Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) di Sumsel diduga tak lepas dari praktik nepotisme. Ketua KORMI diketahui adalah bagian dari keluarga inti Herman Deru. Dana hibah dan anggaran kegiatan olahraga masyarakat yang seharusnya mendorong partisipasi publik justru disinyalir menjadi ladang bisnis keluarga pejabat.

5. RS Fatimah: Bisnis Kesehatan dengan Jejak Politik

Rumah Sakit Fatimah juga menjadi bahan perbincangan publik. Dugaan adanya penguasaan bisnis kesehatan oleh keluarga besar penguasa daerah memperlihatkan bagaimana pelayanan publik berpotensi tersubordinasi kepentingan pribadi.