Putusan MKMK: Langgar Etik Berat, Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK

Putusan MKMK: Langgar Etik Berat, Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK
Foto: Anwar Usman
NASIONAL
Selasa, 07 Nov 2023  20:22

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Oleh karena itu, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Putusan MK nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Selasa (7/11/2023).

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Jimly.

Jimly juga mengatakan, Wakil Ketua MK diperintahkan dalam waktu 2x24 jam sejak putusan MKMK dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir," jelas Jimly.

Selain itu, hakim terlapor juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Dalam pertimbangannya, MKMK mengatakan, hakim terlapor (Anwar Usman, Red) sebagai ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (juducial leadership) secara optimal. Sehingga, hal itu dinilai melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan, dan Prinsip Kesetaraan.

Selain itu, MKMK juga menganggap hakim terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan muda di Univerrsitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan,” kata Jimly. (*)

TAG:
#mahkamah konstitusi
#sidang etik
#anwar usman
#mkmk
Berita Terkait
MK tolak gugatan Buruh, Perppu Cipta Kerja tak Cacat Formil
MK tolak gugatan Buruh, Perppu Cipta Kerja tak Cacat Formil
MK tolak gugatan Buruh, Perppu Cipta Kerja tak Cacat Formil
MK tolak gugatan Buruh, Perppu Cipta Kerja tak Cacat Formil
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Hari Bakti PU ke-81 Makin Semarak, 27 Tim ASN Siap Bertarung Rebut Piala Bupati
Longsor Terjang Cicadas Kabandungan, Irigasi Jaya Mekar Terputus, Dua Rumah Warga Terancam
Progres Capai 54,44 Persen, Dinas PU Sukabumi Hentikan Sementara Pengerjaan Jalan Bojonglopang–Cimerang Demi Kualitas Beton
Gencarkan Pencegahan Narkoba di Perbatasan, Pos Sei Kelik Satgas Yonarmed 13/Nanggala Bersama Koramil Gelar Penyuluhan di Sungai Kelik
Kegiatan Silaturahmi Kapolres Tangerang Selatan di Gereja Christ Catedral Gading Serpong 
Indeks Berita