IKN akan Jadi Contoh agar Indonesia Terbebas dari Sistem Birokrasi yang Berbelit

IKN akan Jadi Contoh agar Indonesia Terbebas dari Sistem Birokrasi yang Berbelit
Foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Suhartono di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
NASIONAL
Rabu, 13 Mar 2024  13:10

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Istana Negara Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Basuki menuturkan Jokowi menugaskan untuk percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi bukan hanya pemindahan ibu kota tapi contoh tranformasi bekerja yang lebih cepat," ujar Basuki.

Basuki menyampaikan, dalam penyediaan lahan nantinya Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN akan bekerja sama dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar terbebas dari sistem birokrasi yang lambat dan berbelit.

"Tentang lahan dan investasi beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan khususnya, sebenarnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN dan pembebasan penyediaan lahan untuk investasi," papar Basuki.

Basuki menuturkan, Jokowi menerima banyak keluhan dari investor terkait kesiapan lahan untuk berinvestasi di IKN. Maka dari itu, Jokowi memberikan dua arahan langsung kepada Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN.

"Pertama, agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor dan juga agar disiapkan person in charge atau PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor jadi apakah satu PIC untuk satu investor apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor, sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu," jelas Basuki.

Selanjutnya, Jokowi memberikan arahan agar lahan yang telah diberikan ke investor segera ditetapkan status lahan tersebut.

"Jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh otorita, asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau kerja cepat tapi tidak melanggar aturan dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini ke depannya," pungkas Basuki.

TAG:
#ikn
#pupr
#basuki hadimuljono
#jokowi
Berita Terkait
Presiden Jokowi pasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden IKN
Presiden Jokowi pasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden IKN
Presiden Jokowi pasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden IKN
Presiden Jokowi pasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden IKN
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Polsek Cigudeg Gelar Kegiatan Jumat Bersih lingkungan hidup sedunia 
Cetak Generasi Bhayangkara Berkualitas, Polda Sumsel Gelar Rikkes Tahap II Taruna Akpol 2026
Apresiasi Tinggi Ketum Maung & Rajawali: Langkah Prabowo Tegaskan Tak Ada Yang Kebal Hukum
Polda Sumsel Perkuat Komitmen Rekrutmen Presisi, Ribuan Casis Ikuti Sidang Menuju Rikkes II Tahun 2026
Perkuat Solidaritas Sosial, Pimpinan RAJAWALI Kalbar dan PBM Sintang Bahas Pelestarian Budaya dan Stabilitas Masyarakat
Indeks Berita