Sukabumi Jadi Daerah dengan Jalan Terburuk se-Jawa Barat, Dinas PU Siapkan Strategi Penanganan
aliansinews.id - Sukabumi, Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan serius. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, dari total panjang 1.424 kilometer jalan kabupaten, hanya sekitar 60,58 persen yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Sementara sisanya, 39,02 persen atau sekitar 555,65 kilometer, mengalami kerusakan, termasuk kerusakan berat.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah mengalami kerusakan paling parah. “Kerusakan jalan terparah tercatat di wilayah Jampangtengah, Sagaranten, Jampangkulon, Palabuhanratu, Cicurug, dan Cibadak,” jelasnya, Rabu (23/7/2025).
Melihat tingkat kerusakan yang cukup tinggi, Sukabumi kini tercatat sebagai daerah dengan kondisi jalan terburuk di Provinsi Jawa Barat.
Dede menjelaskan, untuk menangani kerusakan jalan secara optimal, diperlukan metode pembangunan jalan beton atau rigid pavement yang dinilai lebih tahan lama. Namun, metode ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Estimasi biaya untuk membangun satu kilometer jalan beton mencapai Rp 4 miliar. Jika kita ingin menuntaskan 555 kilometer jalan rusak dalam waktu lima tahun, total kebutuhan anggarannya sekitar Rp 2,222 triliun, atau sekitar Rp 550 miliar per tahun,” terang Dede.
Namun, realisasi anggaran jauh dari harapan. Pada tahun 2025, Dinas PU hanya menerima alokasi anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk keseluruhan kebutuhan infrastruktur jalan, termasuk untuk perbaikan, pemeliharaan rutin, hingga rehabilitasi.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar. Dengan anggaran terbatas, kami hanya menargetkan perbaikan sekitar 150 kilometer jalan setiap tahun. Sisanya dilakukan pemeliharaan rutin agar jalan yang sudah baik tetap terjaga,” tambahnya.
Dinas PU pun menekankan pentingnya pemeliharaan berkala agar umur jalan bisa bertahan hingga 10 tahun sesuai standar nasional. “Tanpa perawatan rutin, jalan akan cepat rusak dan biaya penanganannya pun akan semakin membengkak,” tutup Dede.
Kondisi ini menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kebutuhan mobilitas warga yang tinggi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dinas PU berharap dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah provinsi maupun pusat agar pembangunan infrastruktur di Sukabumi bisa dipercepat.
