BUMDes Asemrudung Geyer Grobogan Tuai Sorotan, Pengelola di Sebut Tak Ada Transparansi Dalam Pengelolaan. Kejanggalan Banyak di Temukan

GROBOGAN – Berbagai elemen khususnya warga masyarakat selama ini menyorot terkait pengelolaan Bumdes Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kqbupaten Grobogan. Hal itu menjadi banyak pertanyaan serta dirasa adanya beberapa kejanggalan oleh mereka khususnya transparansi soal pengelolaan Bumdes tersebur.

Informasi yang dihimpun, gejolak mulai terjadi lantaran soal Bumdes didesanya sejauh ini tak ada rkontribusi khususnya pada perekonomian masyarakat disekitarnya. 

Disisi lain mereka juga menklaim para pengurusnya terkesan ulur waktu saat pengelolaan disentil warga. Itupun dilakukan karena pihak pengelola juga tak pernah ada laporan soal pengelolaan dana kepada masyarakat.

Dari keterangan beberapa tokoh masyarakat, sudah dua mingguan ini pihaknya bersama beberapa warga lain mempertanyakan terkait laporan keuangan dan data kegiatan di Bumdes tersebut. Namun hingga kini pun belum ada reaksi baik dari ketua sampai pihak pengelola Bumdes. 

Beberapa warga pun merasa agak kecewa karena saat mendatangi kantor bumdes di desanya justru isi didalamnya justru kosong, bahkan tak ada pihak pengurus yang ada. Disaat mau balik kanan itu tiba-tiba muncul dan bertemu dengan salah satunya pengurus yakni bendahara yang menjanjikan dalam waktu seminggu warga bisa bertemu dengan pengelola. Akan tetapi apa yang dijanjikan tak kunjung jelas hingga sekarang.

Warga pun sebelum pulang sempat mendengar sedikit keterangan dari Bendahara bumdes dimana mencuplik soal pengelolaan terinci mencapai ratusan juta. Semisal adanya uang kas senilai Rp 30 juta, bahkan tambahan uang dari dana desa Rp 70 juta yang dikelola sejak tahun 2018.

“Kami bersama-sama mendengar sendiri, menurut bendahara memang katanya uang itu tidak diputar. lalu katanya pengurus juga bingung mau bisnis apa,” ucap salah satu tokoh warga yang enggan disebutkan namanya,.

Kejanggalan warga pun makin kuat kali ini, dimana justru dari keterangan Ketua Bumdes yakni Purnomo, terdapat adanya informasi yang berbeda dengan yang didapat dari Bendahara. Dari keterangan Purnomo saat dikonfirmasi melalu pesan WhatsApp, katanya di Bumdes berjalan adanya bisnis menjadi supplier BPNT, trial bank sampah dan pengurusan pajak kendaraan. Kecurigaan pun makin menjadi saat warga meminta keterangan laporan dalam keuangan dan pengelolaannya seperti apa justru tidak diberi tahu dan terkesan selalu menghindar dari pertanyaan warga masyarakat. 

Sementara itu, dari keterangan narasumber salah satu warga desa yang lain sebut saja Agus mengungkapkan, soal adanya pembentukan bumdes mengeluh karena hingga kini masyarakat jugq tak merasakan manfaat secara ekonomi. Kemudian disebut tak ada perputaran uang yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian bagi warga masyarakat.

Agus juga mencontohkan, salah satunya yaitu saat warga di sekitarnya banyak yang terjerat bank titil sampai koperasi bank. Faktanya banyak warga yang terjepit ekonomi yang terjadi malahan menjual aset seperti rumah, tanah, dan lainnya lantaran harus menanggung bunga yang terlalu tinggi.

“Seharusnya, jika bumdes itu jalan dan dikelola dengan baik tentunya bisa menyelamatkan dan permodalan bagi warga masyarakat. Tetapi sejak tahun 2018 justru sampai sekarang nyatanya tak ada kontribusinya pada masyarakat,”tandasnya.

Hingga berita ini turun dirilis, melalui beberapa perwakilan tokoh warga saat menkonfirmasi pihak pengelola Bumdes, yakni ketuanya Purnomo tidak adanya merespon. Saat datang ke balai desa dan kantor bumdes kala menanyakan transparansi pengelolaan dana juga tidak kooperaktif. Lalu saat ditelpon seluler Kepala Desa juga tidak diangkat serta saat diberi undangan untuk dimintai laporan pengelolaan Bumdes juga tak kunjung muncul atau dilaporkan.*(ras/tim)