Demo 13 Agustus di Pati Ricuh, Ini 5 Tuntutan Warga
Demonstrasi ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat di depan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berujung ricuh, Rabu (13/8/2025). Massa melempar botol, sayuran, dan benda lain ke arah aparat kepolisian.
Kericuhan dipicu kekecewaan pendemo yang tak kunjung bertemu Bupati Pati Sudewo, meski sebelumnya dijanjikan. Massa yang memadati halaman pendopo menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aparat kepolisian membalas lemparan dengan tembakan gas air mata, memaksa sebagian massa membubarkan diri.
Berdasarkan informasi di lokasi, Bupati Sudewo berada di dalam pendopo bersama Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi dan Dandim Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, yang berupaya membujuknya menemui pendemo.
Aksi ini bukan muncul tanpa alasan. Serangkaian peristiwa sejak pertengahan tahun 2025 telah memicu ketegangan antara pemerintah daerah dan warganya.
Kebijakan menaikkan pajak, pernyataan yang dianggap menantang rakyat, hingga beberapa proyek yang dipandang tidak mendesak menjadi pemicu utama.
Kronologi Kisruh hingga Aksi Demo
Kisruh bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu (18/5/2025).
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa PBB-P2 di Pati belum pernah naik selama 14 tahun sehingga rencana kenaikan pajak disetujui.
Kebijakan tersebut memicu kemarahan warga karena dinilai memberatkan perekonomian masyarakat.
Sebagai bentuk protes, warga menginisiasi aksi demo. Alih-alih menenangkan situasi, Sudewo justru mempersilakan warga untuk melanjutkan rencana aksi, yang dianggap menantang rakyat.
Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan meminta maaf.
Ia menyatakan tidak bermaksud menantang rakyat dan mengklarifikasi ucapannya di media sosial resmi Pemkab Pati.
Meski kebijakan pajak dibatalkan, warga tetap menggelar demo. Tuntutan pun bergeser menjadi isu-isu lain yang dinilai lebih penting bagi masyarakat.
Lima Tuntutan Utama Demo 13 Agustus 2025 di Pati
Berdasarkan data panitia aksi, sekitar 25 ribu warga telah mengonfirmasi keikutsertaan. Sebanyak 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, dan instansi terkait dikerahkan untuk menjaga keamanan. Berikut lima tuntutan utama warga:
1. Menuntut Sudewo turun dari jabatan bupati.
2 Menolak penerapan lima hari sekolah.
3. Menolak renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar.
4. Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah.
5. Menyoal proyek videotron yang menelan biaya Rp 1,39 miliar.
Aksi ini disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan peringatan agar pemerintah daerah lebih transparan dan responsif.
