Sepekan kasus pembunuhan satpam Jatiluhur masih gelap, KDM desak polisi segera ungkap

Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat, hingga sepekan ini belum berhasil mengungkap pelaku di balik kematian Sumarna (40), satpam objek vital waduk Jatiluhur.
Polisi menyebut pengungkapan kasus kematian satpam ini terkendala minimnya saksi saat kejadian dan juga minimnya kamera pengawas (CCTV) di objek vital bendungan Jatiluhur.
Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Purwakarta, untuk bisa secepatnya mengungkap dugaan pembunuhan tersebut.
Diketahui, jasad Sumarna ditemukan dengan posisi tangan terborgol dan tenggelam di danau Jatiluhur pada Jumat (24/7/2026) lalu.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara mengatakan, polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus kematian satpam Jatiluhur, termasuk menganalisa hasil autopsi dan menganalisis hasil percakapan pada gawai milik korban.
"Hingga saat ini polisi telah memeriksa lebih dari 15 orang saksi, terdiri dari keluarga, rekan korban, hingga memeriksa anggota geng motor yang sempat dikaitkan dengan kematian korban" ujar AKP I Made Purwantara.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Mapolres Purwakarta untuk mendesak polisi segera mengungkap pelaku pembunuhan satpam Jatiluhur tersebut.
"Saya sebelum menemui kasat Reskrim Polres Purwakarta untuk menanyakan perkembangan kasusnya, terlebih dahulu mendatangi rumah duka untuk memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi mengatakan, pengungkapan kasus satpam Jatiluhur secara cepat diperlukan agar masyarakat Jawa Barat mendapatkan rasa aman dan nyaman.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memberikan dukungan kepada kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut serta memberantas segala bentuk tindak kejahatan.
Dedi menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas kasus kematian Sumarna, terutama karena korban merupakan petugas keamanan di kawasan yang masuk kategori obyek vital.
Dengan adanya pengungkapan secara transparan, ia berharap tidak muncul keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga sekitar Waduk Jatiluhur.
Selain meminta kepolisian mempercepat penyelidikan, Dedi Mulyadi juga menyoroti sistem keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur yang dikelola Perum Jasa Tirta 2.
Menurutnya, sebagai bendungan yang berstatus obyek vital nasional, Waduk Jatiluhur seharusnya memiliki sistem pengamanan yang memadai, termasuk keberadaan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi.
Dedi menilai keberadaan fasilitas keamanan menjadi hal penting untuk membantu pengawasan sekaligus mendukung proses penyelidikan apabila terjadi tindak pidana.












