Giliran istana bantah Hotman Paris soal harus izin presiden dalam kasus Febrie Adriansyah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah klaim pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut penggeledahan Febrie Adriansyah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo mengatakan, tidak terdapat mekanisme hukum yang mengatur bahwa tindakan penggeledahan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum harus mendapat persetujuan presiden.
"Saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa enggak ada (mekanisme) saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (20/7/2026).
Menurut Prasetyo, seluruh proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan dan kewenangan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
Selain membantah soal mekanisme izin penggeledahan, Prasetyo juga meminta agar sosok Febrie Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pemberantasan korupsi.
Hal tersebut disampaikan merespons pernyataan Hotman Paris yang menyebut Febrie sebagai salah satu sosok kebanggaan Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.
Prasetyo menilai pernyataan tersebut merupakan klaim pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan sikap presiden.
"Itu kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Sebelumnya, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan penggeledahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah seharusnya terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi. Istana menegaskan, proses hukum terhadap siapa pun harus tetap berjalan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus.
Dengan adanya klarifikasi dari Istana, pemerintah menegaskan penanganan perkara Febrie Adriansyah sepenuhnya dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
